Profil Bagian Pelaksana Teknis

Identitas, Tugas dan Fungsi

Tugas :
1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharan ketentraman, ketertiban dan perlindungan
2. melaksanakan administrasi kependudukan;
3. melaksanakan administrasi pertanahan;
4. melaksanakan pembinaan sosial politik;
5. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
6. menyelesaikan perselisihan warga; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah

Fungsi :
1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. menyusun rancangan regulasi desa;
3. pembinaan masalah pertanahan;
4. pembinaaan ketentraman dan ketertiban;
5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
6. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
7. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Tugas :
1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
2. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
3. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
4. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Fungsi :
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
2. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi; dan
3. motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Tugas :
1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
3. mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Fungsi :
1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
3. pengoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu; dan
4. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;